Situasi Muslim Rohingya Tidak Kunjung Membaik, PBB : Kian Buruk dan Rumit”
YANGON — Penerapan Hak asasi insan semakin memburuk di negara kepingan Rakhine, Myanmar Barat, setelah sebuah tindakan keras militer selama empat bulan lamanya, ujar seorang Utusan PBB, Jumat (21/07), menyerupai dilansir Anadolu.
“Situasi umum untuk Muslim Rohingya hampir tidak membaik semenjak kunjungan terakhir saya di bulan Januari, dan semakin rumit di Utara Rakhine,” kata Yanghee Lee, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi insan di Myanmar, pada final kunjungan 12 harinya dalam rangka pengumpulan informasi.
“Saya terus mendapatkan laporan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawanegeri keamanan selama operasi,” pungkasnya.
Pasukan keamanan melancarkan operasi militer selama empat bulan di negara kepingan Rakhine yang bermasalah, di mana umat Islam dan Budha sering terlibat dalam kekerasan, setelah sebuah kelompok militan membunuh sembilan polisi di Kotapraja Maungdaw pada Oktober tahun lalu.
Menurut United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Myanmar), lebih dari 70.000 Muslim Rohingya terpaksa melarikan diri dari wilayah Maungdaw semenjak militer memulai operasi DOM (Daerah Operasi Militer) Oktober kemudian setelah final hayat sembilan petugas polisi dalam serangan terhadap pos-pos perbatasan.
Selama operasi tersebut, PBB dan kelompok hak asasi insan telah mendokumentasikan pelanggaran-pelanggaran yang meluas oleh pegawanegeri keamanan menyerupai pembunuhan – termasuk belum dewasa dan bayi – pelecehan seksual wanita rohingya, pemukulan brutal, pembakaran desa-desa muslim dan penculikan.
Pemerintah menyampaikan setidaknya 106 orang tewas akhir operasi militer tersebut namun kelompok muslim Rohingya menyampaikan sekitar 400 muslim Rohingya dibunuh.
Meskipun etnis Rohingya telah tinggal selama beberapa generasi di Rakhine, status kewarganegaraan etnis Rohingya dengan undang-undang kewarganegaraan yang diberlakukan pada tahun 1982 dan pemerintah juga membatasi hak-hak dasar menyerupai kebebasan bergerak.Selama operasi yang berakhir pertengahan April, kelompok pertolongan dan media dicegah memasuki tempat ini.
Lee menyampaikan bahwa setelah operasi militer tersebut, Muslim Rohingya diserang oleh penyerang tidak dikenal lantaran mereka berniat mengajukan hak kewarganegaraan.
Tolak Beri Akses Tim Pencarian Fakta “TPF”
Demikian juga, beberapa direktur desa dan Muslim lainnya diserang lantaran bekerja dengan pemerintah negara bagian, ujarnya.
“Ini menciptakan banyak warga sipil Rohingya ketakutan, dan sering terjebak di antara kekerasan di kedua sisi,” kata Lee.
Angka pemerintah memberikan 34 warga sipil Rohingya terbunuh dan 22 lainnya diculik oleh militan semenjak Oktober lalu.
Lee menyampaikan pemerintah yang dipimpin oleh Penasihat Negara Aung San Suu Kyi telah menolak seruan pemberian terusan untuk mengunjungi beberapa tempat di negara kepingan Shan Timur dan negara kepingan Kayin Tenggara, sehingga hal itu sanggup menghambat penyelidikannya.
“Saya gres saja sanggup mengunjungi Lashio di negara kepingan Shan dan Hpa-An di negara Kayin,” pungkasnya, Lee menambahkan, individu yang beliau wawancarai terus menghadapi intimidasi, termasuk difoto dan ditanyai sebelum dan sehabis pertemuan.
Ribuan penduduk Rohingya terpaksa mengungsi ke negara kepingan Shan, ketika pertempuran meletus antara tentara pemerintah dan kelompok bersenjata, semenjak pemerintah kini mulai berkuasa Maret lalu.
Lee menyampaikan komunitas Rakhine di Kayuk Pyu dari negara kepingan Rakhine – di mana pemerintah melaksanakan proyek Zona Ekonomi Khusus – juga menghadapi penyitaan tanah, dengan tanpa konsultasi ataupun pemberian kompensasi.
Pemerintah telah menolak masuk ke tim pencari fakta PBB yang memeriksa tuduhan pembunuhan, pelecehan seksual dan penyiksaan oleh pasukan keamanan terhadap Muslim Rohingya selama operasi keamanan empat bulan di wilayah Maungdaw di kepingan Utara Rakhine.
Tim misi pencarian fakta dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah sebuah laporan PBB yang dikeluarkan pada bulan Februari menemukan pelanggaran hak asasi insan yang meluas oleh pasukan keamanan di Rakhine.
Lee mendesak pemerintah Myanmar untuk mengizinkan tim pencari fakta untuk memulai penyelidikannya, dan menyampaikan bahwa beliau memberikan pesan tersebut kepada Suu Kyi dalam sebuah pertemuan baru-baru ini yang beliau hadiri bersamanya di ibukota Naypyidaw.
Penindasan Rohingya Terstruktur dan Sistematis
Pelapor khusus HAM PBB di Myanmar, Yanghee Lee, pada Jumat (20/01/2017) menyampaikan bahwa pemberontakan bersenjata di negara kepingan Rakhine disebabkan lantaran diskriminasi selama beberapa dekade lamanya yang dilembagakan, tersturktur dan sistematis terhadap Muslim Rohingya.
Undang-Undang tahun 1982 menolak hak-hak etnis Rohingya – banyak di antara mereka telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, namun hak kewarganegaraan mereka tak diakui, status mereka stateless [tanpa negara]. Situasi ini juga menghilangkan kebebasan Rohingya bergerak, dari terusan pendidikan sampai layanan kesehatan yang sangat minim, bahkan otoritas Myanmar terus melaksanakan penyitaan otoriter terhadap properti milik mereka.
Diperkirakan 1,1 juta Muslim Rohingya tinggal di Rakhine, di mana mereka dianiaya, dan menjadi minoritas etnis tanpa negara. Pemerintah Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya, menyebut mereka imigran Bengali sebagai imigran ilegal, meskipun ketika dilacak akar sejarahnya, etnis Rohingya telah usang hidup dan tinggal di Myanmar selama beberapa generasi.
Minoritas Etnis Paling Tertindas
John McKissick, seorang pejabat Badan pengungsi PBB yang berbasis di Bangladesh, menyampaikan etnis Rohingya ialah “minoritas etnis yang paling tertindas di dunia.”
Bahkan sebuah rencana Kepolisian final tahun kemudian mengumumkan untuk mempersenjatai dan melatih kekuatan sipil para warga non-Muslim dari Arakan, dan hal ini cenderung meningkatkan ketegangan sektarian.
Kekerasan sangat menghipnotis Muslim Rohingya. Sekitar 100.000 masih hidup dalam keterbatasan di tempat-tempat kumuh di mana mereka dihentikan pergerakannya, dibatasi aksesnya terhadap pendidikan dan kesehatan. Puluhan ribu Rohingya telah melarikan diri dengan perahu, banyak dari mereka meregang nyawa di lautan yang berbahaya.
Muslim Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar semenjak pertengahan 2012 setelah kekerasan komunal pecah di Rakhine antara etnis Rakhine Buddha dan Muslim Rohingya, menewaskan lebih dari 100 orang dan memaksa sekitar 140.000 Muslim Rohingya mengungsi.
Menurut perhitungan lainnya, Kekerasan tahun 2012 tersebut menciptakan sekitar 57 Muslim dan 31 Buddha tewas, sekitar 100.000 korban lainnya mengungsi di kamp-kamp dan lebih dari 2.500 rumah dihancurkan -. yang sebagian besar milik Muslim Rohingya
Laporan-laporan penargetan disengaja dan pembunuhan tanpa pandang bulu serta penangkapan warga sipil Rohingya, penghancuran rumah-rumah dan bangunan keagamaan, juga pelecehan sesual pada wanita Rohingya oleh pasukan militer harus diselidiki sepenuhnya oleh masyarakat internasional, lantaran tindakan-tindakan itu sama saja dengan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Source:
Kunjungi website
Kunjungi website
